Kebijakan seperti apa yang akan anda lakukan untuk menghadapi globalisasi ?
Globalisasi, sebuah kecenderungan yang sulit
dihindari, dan datang tanpa kita sadari. Berkat perkembangan teknologi, arus
informasi telah memasuki rumah tangga kita, kejiwaan dan alam pikiran anak-anak
dengan percepatan luar biasa. Dalam sekejap, kita telah menjadi masyarakat yang
satu, masyarakat tanpa batas (borderless).
Semua itu akan mengurangi peran dan nilai yang
dianut sebuah bangsa, agama maupun nilai-nilai sosial lainnya. Suatu saat,
mungkin akan terbentuk suatu masyarakat global, dengan sistem politik, ekonomi,
dan etika yang satu. Globalisasi, mungkin akan melahirkan suatu masyarakat dunia,
dengan nilai-nilai universal yang dianut bersama. Ciri-ciri yang ada kini, yang
membedakan sifat, ideologi ataupun pandangan hidup sebuah bangsa, mungkin hanya
akan tinggal bentuk luarnya saja. Isinya, mungkin sama. Semuanya tinggal
"label", bahkan telah ditinggalkan sebagian besar penganutnya.
Betapa dominan nilai-nilai baru itu, dapat
diambil contoh masalah hak asasi manusia (HAM). Indonesia, kini sedang
menghadapi masalah HAM, dari kejadian di Timor Timur sampai Atambua. Kita
ternyata tidak dapat menghindarkan diri dari campur tangan internasional. Tidak
saja karena di sana terkait dengan korban warga negara
asing, tetapi karena dalam peristiwa Atambua
dan Timor-Timur ada nilai-nilai universal yang diduga telah dilanggar. Bahkan
dalam masalah Timor Timur, di mana sebagian besar diri kita terkait, kita sulit
mengelak. Tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan kalangan militer, telah
diberikan oleh kalangan kita sendiri, melalui Komnas HAM yang kita bentuk
sendiri, sesuai standar dan nilai universal.
Di bidang ekonomi, ketergantungan itu kian
terasa. Letter of intent (LoI) antara Indonesia dan IMF menunjukkan, kita tidak
lepas dari persetujuan IMF dalam mengatur ekonomi sendiri. Padahal, uang yang
kita pinjam dari IMF itu merupakan hutang yang harus kita bayar kembali.
Keterkaitan itu melampaui keterikatan kita dengan sebuah bank, ketika kita
memperoleh kredit dari bank itu. Dunia internasional juga memantau jalannya
demokrasi di Indonesia. Seandainya demokrasi kita tidak berjalan sesuai prinsip
dasar demokrasi yang universal, niscaya akan mengurangi kredibilitas dan
legitimasi pemerintah.
Oleh karena itu, mungkin timbul pertanyaan,
masih adakah ruang gerak kita, kemerdekaan kita, dalam mengatur negara bahkan
kehidupan kita sendiri? Bila dalam mengatur ekonomi bangsa, sistem politik,
kehidupan kemanusiaan (misalnya HAM), kita tidak lagi bebas, masih adakah
kemerdekaan yang kita miliki? Kekhawatiran seperti inilah yang dapat melahirkan
sebuah kesan, globalisasi adalah kolonialisme bentuk baru. Sebab, dalam interdependensi
seperti itu, negara yang kuat, bangsa yang kuat, negara yang maju akan lebih
menarik manfaat dari globalisasi itu. Bahkan, previlege itu telah diberikan
secara sukarela oleh bangsa lain yang menerima globalisasi apa adanya. Secara
etis, tidak ada alasan untuk mempersoalkan globalisasi sebagai kolonialisme
baru.
Betapa globalisasi ternyata lebih
menguntungkan negara maju, dapat digambarkan ibarat sebuah pertandingan tinju.
Kelas negara maju dan negara sedang berkembang memang berbeda. Petinju kelas
terbang, sudah tentu tidak mungkin mengalahkan petinju kelas berat. Meski kita
berdalih kompetisi, pasar bebas, HAM, bahkan demokrasi, interdependensi antara
kelompok masyarakat yang hidup dalam platform yang sama seperti itu tentu akan
dimenangkan kelompok kuat, kelompok yang lebih maju. Sangat wajar dan logis.
Dampaknya pun amat luas.
Mengutip pendapat Thomas I Friedman, seorang
wartawan senior The New York Times, globalisasi mempunyai tiga dimensi. Pertama, dimensi idea atau ideologi, yaitu
kapitalisme. Dalam pengertian ini, termasuk seperangkat nilai yang
menyertainya, yaitu falsafah invididualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu "pasar
bebas" dengan seperangkat tata-nilai lain yang harus membuka kesepakatan
terbukanya arus barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi
informasi. Dengan teknologi informasi akan terbuka batas-batas negara, sehingga
negara makin tanpa batas (borderless country).
Dengan kenyataan seperti itu, globalisasi
tidak hanya membuka batas negara, tetapi juga batas nilai ideologi, moral,
warna kulit, agama, bahkan nilai kemanusiaan lainnya. Arus barang dan jasa akan
berjalan lebih cepat. Inilah yang menjanjikan lahirnya kemakmuran bagi semua
negara yang terlibat, meski ketimpangan akan tetap ada.
Negara-negara industri, tanpa hambatan berarti
akan lebih mudah menjual barang dan jasanya ke negara sedang berkembang. Karena
itu, dalam waktu bersamaan, globalisasi juga akan melahirkan pengelompokan
masyarakat dan negara ke dalam kelas baru, berdasar kemampuan ekonomi.
Globalisasi juga akan melahirkan jurang kaya dan miskin kian lebar, baik antara
negara yang satu dengan lainnya maupun internal individu/sesama warga negara di
negara itu.
Sekadar contoh, Thomas I Friedman menyampaikan
kasus Amerika. Berkat teknologi satelit, bola basket Amerika kini menjadi amat
populer di seluruh dunia. Penghasilan tiap tahun Michael Jordan, pebasket
terkenal dari Chicago Bul itu amat besar. Hampir separuh masuk kantor pajak AS. Dari mana uang diperoleh? Antara lain dari
royalty siaran televisi sampai penjualan kaus bergambar dirinya yang dijual
dari Moskow sampai Jakarta. Secara tidak sadar, kita telah ikut membayar pajak
ke Pemerintah AS, melalui Michael Jordan. Semua itu masih dapat ditambahkan di
sektor usaha lain, dari restoran sampai jasa konsultan. Ironis, tetapi suatu
hal yang sulit dihindari.
Kenyataan inilah yang melahirkan ketimpangan
ekonomi makin lebar, baik antarnegara maupun intern suatu negara. Sementara negara
maju makin kaya, banyak negara berkembang terpaksa tertinggal bahkan menyumbang
kepada negara maju. Dalam kasus Indonesia, tidak saja rakyat kita
menyumbang secara langsung melalui pembelian kaus, berbagai produk makanan jadi
(McDonalds, KFC, dan lainnya) atau jasa konsultan, tetapi juga cicilan hutang
luar negeri yang jumlahnya makin meningkat. Di AS, selain Michael Jordan, juga
ada Bill Gate, raja komputer yang menjadi orang terkaya di dunia. Sementara
rakyat Amerika yang homeless, yang tidur di emper toko-toko juga masih menjadi
pemandangan sehari-hari di AS.
Dampak ketidakadilan inilah yang sering
menimbulkan reaksi, tidak saja di negara sedang berkembang, tetapi juga di
negara maju, ketika mereka berbicara atas nama hati nurani. Sidang tahunan IMF
(misalnya), ternyata tidak luput dari protes dan demo karena lahirnya
ketidakadilan itu. Bagi tiap bangsa, menghadapi kenyataan seperti
itu, hanya mungkin berusaha bertahan dan syukur dapat menarik manfaat. Kita
harus memiliki software yang kondusif dengan globalisasi.
Setiap bangsa dan negara harus meningkatkan
kemampuan bersaingnya. Artinya, segenap fund and forces dan sumber-daya manusia
yang kita miliki harus dimobilisir, agar ketahanan nasional kita meningkat dan
kemudian kemampuan kita bersaing sebagai bangsa juga meningkat. Program ekonomi maupun program pendidikan dan
sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta, harus menganut
strategi seperti itu. Sebuah strategi, untuk memberdayakan kemampuan bangsa.
Strategi seperti ini, ternyata juga sedang dilakukan negara maju, dalam
menghadapi kompetisi antarmereka sendiri.
Antara lain, dengan membangun "aliansi
strategis" sektor swasta dan kerja sama regional lebih ketat. Aliansi
strategis sektor swasta, tentu akan meningkatkan kemampuan bersaing
perusahaan-perusahaan itu. Misalnya antara Mercedez dan Chrysler, atau antara
Ford dan Volvo menjadi amat bermakna dalam persaingan mereka (misalnya)
menghadapi Toyota. Demikian juga lahirnya Negara Eropa Bersatu,
pasti amat bermakna dalam membantu negara anggotanya menghadapi persaingan
dengan (misalnya) Jepang atau Amerika Serikat. Kehadiran globalisasi, dengan
pasar bebasnya, memang memerlukan langkah strategis, agar kita tidak tenggelam
karena globalisasi.
Karena itu, inilah sebenarnya makna strategis
ASEAN. Tetapi, dengan adanya APEC arti strategisnya bisa berkurang. Makin luas
kerjasama regional, dalam batas tertentu, akan mengaburkan peran negara
anggotanya. Inilah sebabnya, mengapa PM Malaysia Mahathir Mohammad semula lebih
cenderung menerima kerjasama antara kawasan Asia (saja), tidak melibatkan
Amerika (kawasan Pasifik).
Secara strategis, peningkatan kerja sama
regional antara negara ASEAN ataupun Asia (saja) akan lebih bermanfaat bagi
negara-negara anggotanya dalam meningkatkan kemampuannya bersaing dengan negara
lain. Dengan regionalism yang diperluas seperti APEC, tidak mustahil Amerika
lebih dapat menarik manfaat. Dan inilah sebuah bukti lagi, globalisasi akan
selalu lebih menguntungkan negara maju dibanding negara sedang berkembang.
Di tingkat nasional, upaya apa yang dapat
dilakukan untuk memobilisir potensi bangsa? Sektor swasta, mestinya harus
berpikir untuk memperkuat diri. Kapan swasta kita dapat membangun aliansi
strategis antara kita sendiri dan dengan swasta asing? Begitu juga kepemilikan
perusahaan swasta, mungkin akan lebih kuat bila didukung kepemilikan karyawan
melalui koperasi, seperti dikembangkan di berbagai negara Skandinavia. Hal ini
juga sesuai UUD 1945 Pasal 33.
Di bidang kesejahteraan sosial, juga ada kesempatan
besar, yang ternyata belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. Program
Jaminan Sosial Nasional yang amat bermakna dari segi ekonomi, selama ini
tertinggal. Di tiap negara, Program Jaminan Sosial, baik program pensiun,
kesehatan, jaminan hari tua, dan lainnya, ternyata memiliki dimensi ekonomi
amat besar. Sebab, pada hakekatnya program ini untuk membangun tabungan
nasional, lewat mobilisasi dana yang diperlukan guna mendukung program itu.
Program inilah yang menolong Jerman dibawah Otto von Bismarck dan Amerika
Serikat di bawah Roosevelt, ketika kedua negara itu mengalami krisis ekonomi.
Sumber :
